Katanya, revisi ini bisa mengancam kebebasan pers yang selama ini kita junjung tinggi. Banyak yang bilang, revisi ini bisa jadi batu sandungan buat kebebasan media yang selama ini kita banggakan. Penasaran tidak, apa yang sebenarnya terjadi?

Ada beberapa pasal dalam revisi RUU Penyiaran yang bikin para pejuang kebebasan pers garuk-garuk kepala. Pasal ini secara spesifik melarang penayangan eksklusif dari hasil jurnalisme investigatif. Ini bukan main-main! Kita semua tahu betapa pentingnya jurnalisme investigatif dalam membongkar berbagai isu penting yang terjadi di balik layar, terutama yang berkaitan dengan para pejabat di pemerintahan. 

Bayangkan saja, jika jurnalisme investigatif ini tidak bisa disiarkan secara eksklusif, banyak sekali kasus korupsi atau pelanggaran lain yang mungkin tidak akan pernah terkuak ke publik.

Kemudian, ada juga pasal yang memiliki banyak interpretasi tentang larangan penayangan isi siaran yang dianggap mengandung unsur berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini seperti pisau bermata dua. Memang, kita semua setuju bahwa berita bohong itu tidak boleh disebarkan. Namun, di sisi lain, definisi dari "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" bisa sangat subjektif dan rentan disalahgunakan.

Bisa jadi, pasal ini malah digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi yang sehat. Banyak pihak yang khawatir jika pasal ini nantinya malah digunakan untuk mengkriminalisasi para jurnalis yang hanya ingin menyampaikan kebenaran.

Coba bayangkan, jika suara pers dibisukan, kita akan kehilangan akses ke informasi yang dapat dipercaya. Tanpa adanya laporan yang objektif dan akurat, kita semua bisa dengan mudah terjebak dalam jaringan kebohongan dan manipulasi. 

Kebebasan pers bukan hanya tentang memberi ruang bagi jurnalis untuk menyampaikan fakta, tapi juga tentang hak kita sebagai masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang terjadi di sekitar kita.

Lebih dari itu, kebebasan pers berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap pemerintah. Dengan adanya pers yang bebas, pemerintah menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Ini adalah tentang memastikan bahwa mereka yang berkuasa tidak bisa semena-mena tanpa pertanggungjawaban. Jadi, ketika kebebasan pers terancam, bukan hanya media yang terdampak, tapi juga fondasi demokrasi kita.

Kita harus selalu waspada terhadap setiap upaya yang mengancam kebebasan pers. Karena, pada akhirnya, ini bukan hanya tentang jurnalis atau media, tapi tentang hak kita semua untuk hidup dalam masyarakat yang terinformasi dan bebas. 

Kebebasan pers adalah jaminan bahwa kita bisa terus bertanya, belajar, dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan fiksi. Itulah mengapa, kita semua harus mendukung dan mempertahankan kebebasan pers dengan segala cara yang kita bisa.

***

*) Oleh : Muhammad Dzunnurain, Mahasiswa Faculty of Teacher Training and Education, English Education Department Unisma.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.