TIMES JATIM, BANYUWANGI – Kejaksaan Negeri Banyuwangi menerima laporan dari warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur.

Pasalnya warga geram, dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) Program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai, yang seharusnya diterima Rp600 ribu, penerima manfaat hanya mendapat Rp350 ribu.

"Laporan dari warga telah kami terima dan akan segera diambil langkah," kata Kajari Banyuwangi, Suhardjono, melalui Kasi Intelijen Kejaksaan, Mardiyono, Minggu (28/5/2023).

Mardiyono menjelaskan, masyarakat penerima manfaat dari Bansos yang dimaksud, tidak mendapat penuh. Penerima yang seharusnya menerima uang Rp600 ribu, hanya menerima Rp350 ribu. Sedangkan untuk uang yang lainnya, diberikan dalam bentuk barang.

"Laporan tersebut segera kita telaah, untuk kemudian menentukan ditindaklanjuti atau tidaknya," terang Mardiyono. 

Data yang dikumpulkan TIMES Indonesia dari berbagai sumber, penyaluran Bansos di desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Banyuwangi, diduga tidak sesuai. Warga yang geram, akhirnya memprotes kebijakan yang sempat memprotes penyaluran penyaluran Bansos tersebut.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (PKM) di Desa Rejoagung, yang sebagian uangnya langsung diberikan dalam bentuk barang yaitu beras. Warga yang merasa haknya dikurangi, akhirnya meluruk kantor desa untuk menanyakan mekanisme penyaluran Bansos. 

Tidak menerima jawaban yang pasti, akhirnya warga Desa Rejoagung, yang menerima bantuan kemudian mendatangi kantor polisi untuk mengadukan dugaan pendistribusian Bansos yang tidak sesuai.

"Masyarakat yang merasa dirugikan, telah melaporkan ke Kejaksaan. Dugaan distribusi Bansos yang tidak sesuai Desa Rejoagung, sudah ditangani oleh Inspektorat," kata Kapolsek Srono, AKP Achmad Junaidi. (*)