TIMES JATIM, MALANG – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengingatkan seluruh pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan kepala sekolah untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Pesan ini disampaikan saat Khofifah membuka kegiatan sosialisasi kebijakan SPMB di Hotel Aliante Kota Malang pada Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa menjaga kepercayaan masyarakat sangat penting dalam implementasi kebijakan SPMB. Kepercayaan ini diharapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan SPMB 2025 yang adil dan transparan.

“Jaga objektivitas, jaga integritas,” ujar Khofifah dengan tegas, Senin (21/4/2025).

Untuk memperkuat komitmen tersebut, pada 2 Mei 2025, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Khofifah bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jatim akan menggelar penandatanganan Pakta Integritas. Pakta ini akan menjadi pegangan bersama bagi seluruh pihak terkait untuk memastikan proses SPMB berjalan dengan bersih dan adil.

“Semua harus terikat pada pakta integritas. Ini jadi pegangan bersama untuk memastikan proses SPMB berjalan bersih dan adil,” jelas Khofifah.

Khofifah juga menyampaikan bahwa SPMB 2025 merupakan momen penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Jawa Timur. Dia memaparkan capaian positif provinsi ini dalam bidang pendidikan, termasuk prestasi selama enam tahun berturut-turut sebagai provinsi dengan jumlah siswa terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes, serta lima tahun berturut-turut dalam jalur seleksi dengan tes.

“Artinya, prestasi pendidikan Jawa Timur luar biasa. Tapi ini harus dijaga dengan sistem penerimaan yang akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap sistem seleksi yang diterapkan dalam SPMB. Ia mengungkapkan bahwa penerimaan siswa tidak hanya berdasarkan domisili, melainkan juga peringkat nilai. Sistem zonasi akan digabungkan dengan sistem peringkat untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua calon siswa.

“Jika tidak disosialisasikan secara menyeluruh, bisa menimbulkan salah paham. Karena itu, kepala sekolah dan kepala cabang dinas pendidikan (kacabdin) ikut dalam lima gelombang sosialisasi SPMB ini,” tandas Khofifah.

Dengan langkah ini, Gubernur Khofifah berharap SPMB 2025 dapat berjalan dengan transparansi dan keadilan, serta semakin memperkuat kualitas pendidikan di Jawa Timur.(*)