TIMES JATIM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan jika pemerintah pada tahun depan akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. 

"Pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program untuk tepat sasaran dan ada program yang sedang disiapkan, dan tentu akan kita umumkan saat waktunya," ucapnya di Jakarta, Kamis (4/08/2022). 

Menko Airlangga menyatakan bahwa jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi BBM, gas melon dan pupuk. Yakni dengan mengarahkan pada subsidi langsung.

"Masih persiapan, belum penuh, mesti ada transisi. Subsidi yang bisa diperbaiki dengan subsisi langsung ada banyak, bbm, melon, pupuk, tetapi sekarang belum bisa," ucapnya. 

Disampaikan, tahun ini anggaran subsidi BBM sudah membengkak sampai dengan Rp502 Triliun. Pemerintah Indonesia masih bisa bertahan karena ada 'bantalan' dari windfall komoditas juga ekspor. 

Namun, lanjut Menko Airlangga, tahun depan keadaannya akan lebih sulit sehingga pemerintah harus memangkas sejumlah sektor, termasuk subsidi. 

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dananto menyatakan jika publik akan melihat sejauhmana pemerintah dalam menjaga inflasi. Sebab pemerintah tidak bisa hanya berkata 'cukup' terkait inflasi.

"Apakah subsidi energi masih akan dijaga seperti itu terus, karena ini tidak produktif. Kalau subsidi pangan masih ok karena orang. Sampai kapan kuat?," ucapnya. 

Upaya pemerintah untuk menjaga inflasi disebut Teguh tidak akan sustain sampai tahun depan. Maka enam bulan terakhir ini sangat krusial bagi pemerintah untuk mitigasi. 

"Pemerintah harus mitigasi, saya yakin tidak akan kuat. Terus menerus, namun gimana melakukan itu dengan sebaik baiknya," jelas Teguh. 

Di sisi lain, Pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Airlangga menyatakan bahwa masyarakat sudah sangat tergantung pada subsidi BBM. Maka narasi pemerintah ke masyarakat terkait subsidi ini harus lebih terarah. 

"Kita spending besar, kita ganjal banyak, karena masyarakat merasa itu (kebijakan subsidi) sudah kewajiban pemerintah," kata Airlangga Hartarto. (*)