TIMES JATIM, MALANG – Tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta di kontestasi Pilkada 2024 Kota Malang ini menurun drastis. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, M Toyyib mengakui bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada 2024 ini hanya kisaran 60 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 660.774 jiwa. 

"Berkaca dalam Pemilu Februari kemarin, itu partisipasi masyarakat mencapai 82 persen dari jumlah DPT. Kalau sekarang, saya lihat di lapangan yang datang menggunakan hak suara hanya sekitar 60 sampai 70 persen saja, tapi itu sudah bagus," ujar Toyyib, Minggu (1/12/2024).

Hal ini pun terbukti terjadi di TPS 03 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 

Dari data yang diterima TIMES Indonesia, setidaknya ada 212 orang yang tak hadir atau tak memakai hak suaranya, dari total DPT sebanyak 579 jiwa. Artinya, ini hampir dari setengahnya tak ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024.

Toyyib mengungkapkan, faktor kejenuhan dianggap sebagai salah satu faktor yang paling besar menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara di  Pilkada 2024 ini. Dengan rentang waktu pelaksanaan yang tidak terlalu jauh, menurutnya hal tersebut membuat masyarakat merasakan lelah dan kejenuhan politik. 

Toyyib menyebut, dinamika politik yang cukup sengit saat Pemilu hingga menjelang Pilkada, juga menjadi faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Selain itu, menurutnya masa kampanye yang kurang maksimal juga bisa menjadi alasan menurunnya partisipasi masyarakat. 

"Di sisi lain, bisa jadi proses kampanye yang dilakukan peserta Pilkada ini kurang maksimal. Tapi saya pikir kalau sosialisasi, kami selalu melakukan sosialisasi baik itu turun langsung ke sekolah, tidak ada hari kosong untuk sosialisasi,"  ungkapnya. 

Toyyib menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Meskipun, pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini tingkat partisipasi mengalami penurunan. 

"Dalam proses seperti ini, di negara maju pun tingkat partisipasi 60-70 persen itu sudah biasa. Justru tingkat partisipasi di Indonesia dalam pemilu itu dianggap tinggi oleh negara maju seperti di Amerika, kemudian negara-negara di Eropa," jelasnya. 

Toyyib menamnahkan, meskipun tingkat partisipasi menurun, hal tersebut tetap menjadi bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Sebab, menurutnya hak untuk memilih atau tidak memilih merupakan hak individu masing-masing masyarakat. 

"Dalam demokrasi, melawan bumbung kosong dan kalah, itu pun wajar, bagian dari demokrasi juga," ucapnya. (*)