TIMES JATIM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari menilai selama ini risiko kerusakan lingkungan hidup dan dampak bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, tidak sebanding dengan kontribusinya pada penerimaan negara secara umum. 

Oleh karena itu, dia merasa ada yang perlu dicurigai dalam masalah tersebut, apalagi jika dalam pengelolaanya diduga tidak sesuai aturan dalam Undang-Undang.

"Itu pasti ada yang tidak beres dari sisi tata kelolanya, makanya sudah berulang kali kita mengingatkan agar dalam Revisi UU Minerba tersebut lebih diperketat," ujar Ratna Juwita Sari kepada Wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Revisi UU Minerba ke depannya harus dilandasi semangat untuk revitalisasi, perbaikan dan mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara. Menurutnya, tidak boleh ada kepentingan pihak tertentu yang mendikte rencana revisi UU tersebut. Sehingga negara dan masyarakat lokal mengalami kerugian yang sangat besar.

Dia menegaskan bahwa, melalui tata kelola yang lebih baik, ini bisa menjadi momentum bagi Republik Indonesia untuk keluar dari jebakan sebagai penghasil dan penjual mineral-batubara mentah di pentas global.

"Harus ditegaskan upaya hilirisasi, melalui pemurnian dan pemurnian, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi negara dan masyarakat," tandas Ratna Juwita Sari, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB. (*)