TIMES JATIM, JOMBANG – KH Abdussalam Shokhib (Gus Salam), Pengasuh PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang menyikapi manuver agama Islam dan Pondok Pesantren sering dijadikan sebagai alat politik praktis di Indonesia.

Menurutnya, sudah tidak zamannya lagi pesantren acuh tak acuh terhadap politik yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sebagai negara demokrasi politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Mau menghindar bagaimana? Orang negara kita negara demokrasi, dalam tata negara kita diatur dengan cara berpolitik," katanya, kepada TIMES Indonesia. Rabu (9/6/2021).

Di Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang menjadikan politik sebagai instrumen yang legal di dalam meyampaikan aspirasi. Maka pesantren sebagai lebaga pendidikan dan kiai sebagai pelayan umat maka tidak bisa terlepas dari politik.

"Namun, kiai dan unsur pesantren di dalam berpolitik lebih ke politik kebangsaan, bukan politik praktis," tegas Kiai yang akrab disapa Gus Salam ini.

Masih kata Gus Salam, jika ada kiai yang terjun di dalam partai politik atau politik praktis itu merupakan hak personal atau pribadi masing-masing. Namun, ia yakin jika ada kiai atau pesantren yang terjun dalam politik praktis bertujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang dilegalkan oleh negara.

"Seperti ceritanya Mbah Wahab Chasbullah. Dulu itu NU pernah menjadi sebuah partai politik namun ada kiai yang menentang dan menolaknya. Kiai itu berkata kepada Mbah Wahab 'Mbah kalau NU sekarang menjadi partai politik saya akan keluar dari NU, Saya tak ngaji saja di pesantren'," ungkapnya.

Menurutnya, Mbah Wahab lantas menjawab dengan diplomatis dan sangat logis 'Pak Kiai kamu harus tahu, kamu bisa ngaji di pesantren dengan dengan tenang tidak diganggu itu adalah hasil perjuangan politik saya di Jakarta'.

"Kalau saya tidak berjuang secara politik di Jakarta supaya orang ngaji tidak diganggu, kiai-kiai diberi kebebasan maka kamu tidak akan bisa ngaji bebas seperti saat ini. Sebagai mana kiai-kiai pada zaman penjajahan ngajinya harus sembunyi-sembunyi," jelas Gus Salam menirukan jawaban Mbah Wahab.

Kenapa bisa demikian, sebab waktu penjajahan politik dipegang oleh Belanda sehingga di negara sendiri kita tidak bisa bebas melakukan semua aktifitas. Maka pentingnya belajar politik disitu.

"Bayangkan saja jika waktu itu partai komunis yang menang dalam perpolitikan. Apa mungkin orang Islam dan umat agama lainnya bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang?" ujarnya.

Dengan demikian, peran pesantren di era sekarang menjadi sebuah ke harusan. Pesantren tidak boleh saklek dengan kesalafannya. Artinya budaya lama yang bagus harus tetap di jaga dan budaya baru harus bisa menyesuaikan.

"Maka dengan hal tersebutlah, betapa pentingnya keterlibatan pesantren dalam perpolitikan," pungkas Gus Salam, pengasuh PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang. (*)