TIMES JATIM, BONDOWOSO – Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 adalah money politic atau praktik membeli suara rakyat dengan uang. 

Money politic adalah salah satu pelanggaran yang dapat merusak pesta demokrasi dan semestinya diawasi oleh masyarakat. 

Money politic juga dikenal sebagai serangan fajar. Sebab tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan menjelang detik-detik pelaksanaan pemungutan suara. 

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina menjelaskan, pihaknya senantiasa melakukan pengawasan potensi adanya money politic.

Bahkan kata dia, pengawasan dilakukan hingga tingkat desa melalui PKD (Pengawas Kelurahan Desa) dan Panwaslu tingkat kecamatan (Panwascam). 

“Kita selalu mengisi AKP atau alat pengawasan untuk kerawanan-kerawanan itu,” jelas dia saat dikonfirmasi. 

Menurutnya, jika terdapat warga menemukan adanya praktik money politic dan mengadukan ke Bawaslu. Pihaknya siap memproses aduan tersebut. 

“Jika tidak ada laporan, kita bisa melaksanakan temuan dari hasil pengawasan PKD dan Panwascam,” terang dia. 

Dia juga mengungkapkan, money politic kerap terjadi saat memasuki masa tenang Pemilu. Masa tenang sendiri mulai Tanggal 11 hingga 13 Februari 2024.

Selama masa tenang kata dia, juga tidak diperbolehkan mengadakan kampanye atau perkumpulan yang mengarah pada kampanye. 

“Jika di situ ada material yang nyata. Misalnya amplopan, atau sembako, kita langsung dalam AKP, kita akan menelusuri dan mencari LO-nya,” terang dia. 

Dia juga mengungkapkan, segala bentuk pemberian baik dalam bentuk uang atau sembako tetap tidak boleh apalagi mengarah pada upaya membeli suara rakyat.

“Bahkan voucher tidak boleh, segala bentuk hadiah tidak boleh,” terang Nani. (*)