TIMES JATIM, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan (Pemkab Pacitan) terus memonitor penanganan kekeringan dengan serius melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan sejumlah desa terdampak krisis air bersih. 

Dalam Rakor kali ini, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menggandeng instansi terkait, seluruh camat, dan yang tak kalah penting, kepala desa (Kades) dari desa-desa yang rentan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. 

Fokus pembahasan rakor ini adalah upaya mengentaskan desa-desa yang sering menjadi lokus rawan kekeringan dan krisis air bersih sambil mengidentifikasi berapa yang terdampak. 

"Dari awal kami berkomitmen dengan seluruh jajaran, untuk serius menangani masalah kekeringan," ujar Aji, Senin (18/9/2023). 

Sebagai langkah jangka pendek, pengiriman air bersih diminta tetap rutin bergulir. Sekanjutnya, pihaknya menekankan kolaborasi semua OPD untuk verifikasi berapa titik lokasi terdampak.

"Paling penting menyamakan persepsi semua OPD hingga Pemdes. Setelah rapat ini nanti masih akan ada desk untuk penanganan secara detail," terangnya. 

"Saya berharap, semua pihak berkomitmen untuk bersama-sama menuntaskan masalah krisis air agar potensi kekeringan bisa diatasi dengan baik," pinta Aji. 

Beberapa di antaranya adalah Desa Plumbungan dan Katipugal di Kecamatan Kebonagung, Desa Tambakrejo, Sambong, dan Ponggok di Kecamatan Pacitan, serta Desa Ploso dan Mendolo Kidul di Kecamatan Punung.

Tidak hanya itu, rakor ini juga dihadiri oleh kepala desa dari Desa Gedompol, Belah, dan Sawahan di Kecamatan Donorojo, Desa Watukarung dan Pringkuku di Kecamatan Pringkuku, Desa Sudimoro di Kecamatan Sudimoro, Desa Jatimalang dan Gembong di Kecamatan Arjosari, serta Desa Tokawi, Gondang, Nawangan, dan Mujing di Kecamatan Nawangan.

Selama rapat koordinasi berlangsung, Bupati dan peserta rapat turut membahas identifikasi program air bersih yang masih aktif atau yang telah tidak aktif, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten. 

"Sebenarnya berjalan, kadang-kadang dari masyarakat harus menambah jangkauan. Mengingat kapasitas pipa dan pompa yang juga mesti diperhitungkan," kata Kepala Dinas PUPR Pacitan, Suparlan. 

Pun, sebelum melangkah, lanjut dia, masih akan diinvertarisir seberapa banyak potensi masalah yang ada di masing-masing desa dan disesuaikan dengan anggaran. 

"Sehingga nanti penanganannya bisa tepat, tentunya dengan anggaran yang seminimal mungkin," ujar Suparlan. 

Selain itu, salah satu fokus utama Rakor adalah penanganan masalah rumah tangga yang rawan mengalami krisis air.

Rakor ini diikuti oleh berbagai instansi terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappedalitbang), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Asosiasi Gunung Gembes, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Bagian Pemerintahan dan Kerjasama.

Dengan langkah antisipatif seperti ini, Pemkab Pacitan berupaya keras untuk menjaga pasokan air bersih bagi warga desa-desa yang rawan kekeringan, sehingga krisis air dapat dicegah dan masyarakat tetap mendapatkan akses yang cukup terhadap air bersih. 

Langkah-langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Pacitan dalam menjaga kesejahteraan masyarakatnya, terutama di saat krisis air bersih seperti ini. (*)