TIMES JATIM, TUBAN – Pasca penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih oleh KPU Tuban, Plt ketua DPC Partai Demokrat Tuban Didik Mukrianto mendukung tranformasi semangat Lindra - Riyadi untuk memajukan kabupaten Tuban berkeadilan bagi semua warganya. 

Partai Demokrat dengan partai Golkar, PKS sebagai pengusung pasangan Lindra - Riyadi akan memastikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menjalankan pemerintahan daerah untuk tetap berkomitmen mengawal dedikasi serta progam-progam paslon DaDi (Lindra - Riyadi) dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat di bumi wali. 

"Kami terus mendukung dan mendorong agar komitmen Lindra-Riyadi mewujudkan pembangunan berkeadilan, baik fisiknya, sumber daya manusianya maupun lingkungannya secara berkeseimbangan mampu terlaksana dengan baik, " kata Plt ketua DPC Demokrat Tuban, Didik Mukrianto yang menjabat di komisi III DPR RI, Selasa (26/01/2021) 

Didik berharap di masa transisi kepemimpinan dan pemerintahan kabupaten Tuban akan memastikan dan mematangkan agar pembangunan berkeadilan bisa mewujudkan, adil dan makmur satu kesatuan tidak dipisahkan sebagaimana janji kampanye pasangan DaDi. 

"Adil untuk semua, makmur bersama - sama, sebab itu perlu dirumuskan semua pihak," serunya

Pasalnya, Plt ketua DPC Partai Demokrat Tuban ini juga mensoroti banyaknya pekerjaan rumah dan tantangan harus diselesaikan di masa jabatan Bupati Tuban 2020-2024.

Didik juga memaparkan dari hasil data sussenas BPS 2020 lalu, angka kemiskinan Tuban masih cukup tinggi yakni mencapai 187.130 jiwa atau 15,91 persen. Bertambah sebanyak 16.330 jiwa dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar 170.800 jiwa atau 14,58 persen. 

Sedangkan persentase penduduk miskin kabupaten Tuban tahun 2020 tersebut sebanyak 15,91 persen menempatkan Tuban peringkat 5 tertinggi penduduk miskin dari 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Di bawah Kabupaten Sampang 22,78 persen, dan terendah kota Batu 3,89 persen.

Meskipun kenaikan persentase penduduk miskin juga secara holistik dialami Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar 11,09 pesen, naik dari tahun sebelumnya 10,37 persen.

Presentasi penduduk miskin paling tinggi ditempati Tuban juga ditinjau dari wilayah eks - karesidenan mencakup kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban.  

Sedangkan dari Garis Kemiskinan atau GK Kabupaten Tuban kondisi tahun 2020 sebesar Rp. 371.465,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 besarnya Rp. 348.503,- per kapita per bulan. Naik sebesar 6,59 persen.

Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan Tuban tahun 2020 turun 0,57 poin, dari 2,84 menjadi 2,27. Hal tersebut berimplikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Tuban semakin mendekati GK dibandingkan tahun 2019.

Mesikipun Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2020 turun 0,27 poin, dari 0,75 menjadi 0,48. Penurunan ini mengandung arti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin mengecil.

Oleh sebab itu, lanjut Didik dalam pemaparan salah satu fakta dan tantangan wujudkan Tuban berkeadilan dan kesejahteraan inilah wajib menjadi prioritas dan sasaran pembangunan berkeadilan yang harus dijalankan Lindra-Riyadi kedepan. 

"Tidak perlu menyalahkan siapapun, pemimpin harus tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan tiga tahun kedepan," terangnya

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban ini tidak menutup kemungkinan menggandeng parpol lain, maupun pemangku kepentingan untuk memajukan kabupaten Tuban dengan segudang kekayaan alam dan letak geografis jalur strategis pantura sebagai menopang ekonomi regional maupun nasional. 

"Kepada segenap stakeholders Tuban, baik pemda, wakil rakyat Tuban di DPR RI, DPRD Jatim, DPRD Tuban, dan segenap pemangku kepentingan lainnya, mari kita bersatu dan bersama membantu kesulitan masyarakat Tuban," tutup Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban. (*)