TIMES JATIM, JOMBANG – Pemerintah Kecamatan Diwek bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menggelar kegiatan Jagongan Gayeng (Jaga) Kota Santri di kantor kecamatan setempat, Selasa (28/10/2025) malam. Forum dialog ini membahas dua isu utama yang tengah menjadi perhatian warga, yakni menjamurnya rumah kos dan pengelolaan sampah di wilayah Diwek.

Wakil Bupati Jombang, H. Salmanudin Yazid atau Gus Salman, hadir membuka kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi forum terbuka yang melibatkan langsung masyarakat dalam penyampaian aspirasi.

“Tugas saya menerima, menampung, dan melaporkan semua usulan ini kepada Abah Bupati. Semua masukan dari panjenengan akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Pertumbuhan rumah kos dan penginapan di Kecamatan Diwek meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lokasi yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebuireng dan kompleks makam Gus Dur menjadi salah satu faktor pendorongnya.

Kepala Desa Cukir, Sawung Agus Basuki, menilai diperlukan regulasi jelas dan terintegrasi untuk mengatur usaha kos agar tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat. “Kami tidak menolak pertumbuhan ekonomi, tapi perlu aturan supaya tertib dan tidak menimbulkan gesekan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak meningkatnya jumlah kos terhadap volume sampah yang terus bertambah. “Penting ada payung hukum agar pengawasan dan pengelolaan sampah bisa terkendali,” tambahnya.

Dialog dipandu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jombang, Purwanto atau Gempur, dengan gaya santai namun tetap serius. Warga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan usulan secara langsung, yang kemudian ditanggapi oleh pejabat terkait.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabag Ops Polres Jombang Kompol Syarlis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Miftahul Ulum, perwakilan Satpol PP Supakun, serta Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP, Junita Erma Zakiyah. Sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga ikut serta.

Camat Diwek, Agus Sholihudin, menyebut Jagongan Gayeng menjadi sarana efektif menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah. “Forum ini bukan sekadar dialog, tapi wadah gotong royong mencari solusi bersama,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin di berbagai desa agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kolaborasi. (*)