TIMES JATIM, MADIUN – Kesepakatan setoran antara juru parkir (jukir) dan PT Bumi Jatimongal Permai (BJP) akhirnya tercapai. Lewat pertemuan tertutup yang dimediasi Pemkot Madiun, akhirnya disepakati persentase setoran parkir yakni 60 persen untuk jukir dan 40 persen masuk ke rekanan pengelola parkir di Kota Madiun.

"Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Persentase tersebut nantinya diberlakukan di semua titik," ujar Rusdiyanto Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun usai pertemuan dengan perwakilan jukir dan PT BJP di Balai Kota, Selasa (2/4/2019). 

Namun, sebelum persentase setoran diberlakukan akan dilakukan survei potensi pendapatan terlebih dahulu. Survei akan dilakukan bersama oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun, PT BJP dan perwakilan jukir.

"Kami sudah sepakat angka persentasenya dan akan dilakukan survei bersama untuk mengetahui penghasilan jukir. Survei dilakukan tidak hanya sekali," ujar Joko Permono perwakilan jukir.

Menurut Wahyu Hendrawan, project manager pengelolaan parkir PT BJP, survei akan dilakukan di sejumlah titik. Antara lain, dua titik di Jalan Diponegoro dan satu titik di pertigaan Jalan Panglima Sudirman. 

"Akan segera kami survei titik mana saja yang ada permasalahan. Selain titik tersebut kalau tidak ada permintaan, ya tidak kami survei," katanya.

Sebelumnya, sejumlah jukir yang keberatan dengan setoran yang ditetapkan PT BJP selaku pemenang tender pengelolaan parkir di Kota Madiun. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut perubahan setoran yang dianggap memberatkan. Menyikapi keberatan tersebut, Pemkot Madiun akhirnya memfasilitasi pertemuan dengan PT BJP. (*)