TIMES JATIM, JAKARTA – Dampak perubahan iklim kian terasa di berbagai wilayah Indonesia. Setelah banjir besar melanda Bali, Aceh, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah di Sumatera, fenomena banjir rob kembali terjadi di Jakarta serta kawasan pesisir Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan ancaman perubahan iklim yang semakin serius dan meluas.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai situasi yang dihadapi Indonesia saat ini telah melampaui fase perubahan iklim dan masuk ke tahap krisis iklim. Menurutnya, dampak bencana yang terus berulang menjadi peringatan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Eddy mengungkapkan, hingga saat ini rangkaian bencana telah menyebabkan 940 korban jiwa dan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun, terutama akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan. “Angka ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah nyata mengancam keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Eddy menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan dampak iklim. Pemerintah, kata dia, harus menerapkan manajemen krisis yang terencana dan terukur, bukan lagi mengandalkan pola penanganan rutin. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Leadership Forum di Jakarta, Senin (8/12).

“Perubahan iklim tidak bisa dihadapi dengan pendekatan business as usual. Dibutuhkan manajemen krisis yang mampu mengantisipasi risiko dan memprioritaskan keselamatan warga,” ujarnya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menilai penegakan hukum menjadi langkah krusial yang harus diperkuat, khususnya terhadap praktik pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan berbagai aktivitas yang merusak lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menciptakan efek jera.

Selain itu, ia mendorong percepatan reforestasi dan pemulihan ekosistem hutan, terutama di wilayah yang mengalami degradasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya serap air, menekan risiko banjir, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan rawan bencana.

Eddy juga menyoroti pentingnya penurunan emisi karbon melalui percepatan transisi energi. Langkah yang didorong antara lain pengembangan energi terbarukan, pemanfaatan teknologi waste-to-energy, hingga penerapan carbon capture and storage (CCS) di masa mendatang.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan transisi energi sebagai bagian strategis dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, Eddy mendorong agar tata kelola transisi energi terus diperkuat, investasi diarahkan pada solusi rendah karbon, serta kebijakan mitigasi bencana diintegrasikan dengan agenda transisi energi secara menyeluruh. (*)