TIMES JATIM, JAKARTA – Dewan Keamanan (DK) PBB akan melakukan pertemuan khusus membahas kerusuhan akibat kudeta militer Myanmar. Inggris yang mengawali meminta pertemuan pada Jumat (5/3/2021) mendatang.

"Ini karena pasukan keamanan terus meningkatkan penggunaan kekerasan mereka terhadap demonstran anti-kudeta di negara Asia Tenggara itu," tulis AFP  mengutip sumber, Rabu (3/3/2021).

Pertemuan pertama akan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Inggris, di bawah proposal London. Dewan Keamanan kemungkinan akan menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas kudeta yang terjadi 1 Februari.

"Dan, menyerukan penyataan untuk pembebasan semua tahanan termasuk Aung San Suu Kyi," sebut sumber itu.

Sementara Senin, misi diplomatik China untuk PBB mengatakan ke media yang sama, akan ada kesepakatan umum di antara anggota Dewan Keamanan soal Myanmar. China yang merupakan sekutu dekat Myanmar, biasanya enggan mengomentari soal kudeta ini.

Pasukan keamanan Myanmar, Rabu (3/3/2021) sekali lagi melakukan tindakan kekerasan dengan  menembak mati 9 orang  pengunjukrasa yang menentang kudeta militer di sejumlah kota di Myanmar.

Mereka tertembus peluru tajam di bagian kepala, leher dan dada. Rata-rata usia mereka masih muda antara 14 tahun hingga 25 tahun.

Reuter melaporkan, seorang remaja laki-laki meninggal dunia di Myingyan tetapi korban terbesar berada di pusat kota lain, Monywa, di mana 5 orang yang terdiri dari empat pria dan satu wanita meninggal dunia," kata editor Monywa Gazette, Ko Thit Sar.

Mengundurkan Diri

Sementara itu dilansir The Irrawaddy, Wakil Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, U Tin Maung Naing, mengundurkan diri setelah rezim militer menugaskannya  menggantikan, U Kyaw Moe Tun, yang berpidato di depan Majelis Umum PBB dengan menolak junta dan menolak junta mewakili pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Rezim memecat U Kyaw Moe Tun, menuduhnya melakukan "pengkhianatan tingkat tinggi" karena meminta bantuan global untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. U Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB bahwa dia masih mewakili Myanmar karena dia ditunjuk oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis yang masih diakui secara internasional.

Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), mewakili anggota terpilih Parlemen Persatuan dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan kepada PBB untuk mengakui U Kyaw Moe Tun sebagai utusan resmi pemerintah terpilih.

CRPH juga mengatakan U Kyaw Moe Tun telah diberi tugas tambahan untuk mengelola urusan luar negeri dan diplomatik untuk pemerintah NLD, yang pada dasarnya mengangkatnya sebagai menteri luar negeri di pengasingan.

Pernyataan kontradiktif tersebut membuat PBB mendapat tekanan untuk memilih antara U Kyaw Moe Tun, pahlawan nasional, dan U Tin Maung Naing, yang awalnya didukung oleh militer. Ribuan pengguna Facebook dan Twitter berbagi pernyataan yang mengatakan bahwa rakyat Myanmar tidak mengakui U Tin Maung Naing sebagai perwakilan PBB mereka dan hanya U Kyaw Moe Tun yang dapat berbicara mewakili mereka.

U Tin Maung Naing yang telah ditugaskan rezim militer Myanmar memposting di Facebook pada hari Rabu bahwa dia mengundurkan diri tanpa memberikan alasan. (*)