TIMES JATIM, PONOROGO – Kabupaten Ponorogo baru saja merayakan status bergengsi sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) untuk kategori Craft and Folk Art (Seni Kerajinan dan Seni Rakyat). Namun, euforia atas pengakuan dunia yang bersumber dari tradisi Reog ini mendadak senyap.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret petinggi daerah, termasuk Bupati nonaktif, telah menciptakan suasana suram dan kekosongan gairah di jantung kota.

​Kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan dan proyek daerah yang terungkap beberapa waktu lalu, kini seolah membekukan pergerakan roda ekonomi kreatif dan birokrasi. Kontras antara predikat "Kota Kreatif Dunia" yang baru diraih dengan kenyataan pahit, yang membuat masyarakat Ponorogo merasa kecewa dan kehilangan arah.

​Pengakuan UCCN seharusnya menjadi pendorong masif bagi industri kreatif lokal—mulai dari perajin topeng Reog, penari, hingga sektor pariwisata. Data yang beredar menunjukkan potensi omzet miliaran rupiah per tahun dari ekosistem kriya Reog. Sayangnya, janji besar ini kini terasa menjauh.

​Aktivitas pementasan dan pameran yang sebelumnya digalakkan untuk menyambut gelar UCCN, kini berjalan dengan ritme yang sangat pelan. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo juga terlihat menahan diri, dihantui kekhawatiran akibat pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK.

​"Awalnya kami sangat bangga Ponorogo diakui dunia. Kami berharap ada banyak program dan investasi untuk perajin kecil seperti kami. Tapi, setelah berita OTT, suasananya jadi beda. Rapat-rapat komunitas ditunda, proyek-proyek terasa mandek. Kami ini mau bergerak bagaimana kalau pimpinannya tersangkut kasus?" ujar Slamet (48), seorang perajin dadak merak di Ponorogo, dengan nada penuh keprihatinan.

​Kekecewaan bukan hanya datang dari kalangan pelaku seni, tetapi juga dari warga biasa. Mereka menilai, kasus OTT telah menodai citra daerah yang dibangun susah payah melalui budaya.

Rina (35), seorang pemilik kedai kopi di pusat kota yang merasakan penurunan jumlah pengunjung, berpendapat bahwa semangat kolaborasi yang menjadi kunci sukses UCCN kini tercerabut.

"Gelar kota kreatif itu bukti kami bisa. Tapi OTT merusak semuanya.  Kami butuh pemerintahan yang bersih agar kepercayaan publik dan investor pulih. Tanpa itu, gelar UCCN ini hanya akan jadi label yang tak berarti," tegas Rina.

​Warga Ponorogo pun mendesak agar penegakan hukum berjalan transparan dan segera diikuti dengan pemulihan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Mereka berharap Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk dapat segera mengambil langkah nyata untuk menghidupkan kembali sektor kreatif.

Pantauan TIMES Indonesia ​kondisi Ponorogo pasca-OTT  menjadi ujian berat bagi komitmen Ponorogo terhadap integritas dan keberlanjutan ekonomi kreatif global.

Mempertahankan predikat UCCN membutuhkan tidak hanya warisan budaya yang kaya, tetapi juga ekosistem tata kelola yang baik (good governance).

​Kini, tugas berat berada di tangan Plt Bupati dan seluruh elemen masyarakat untuk membuktikan bahwa semangat kreativitas Ponorogo lebih besar daripada bayang-bayang korupsi. Fokus harus dialihkan dari masalah hukum ke optimalisasi potensi seni dan kriya Reog sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan bebas dari praktik rasuah. (*)