TIMES JATIM, GRESIK – Stand di sepanjang jalan Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai dibongkar secara bertahap. Ini merupakan buntut dari proyek strategis nasional (PSN) pelebaran jalan.

Dalam proses pembongkaran, pedagang hanya bisa pasrah. Mereka diberikan dua pilihan, antara pindah (Relokasi) yang disediakan pemerintah. Atau, mencari tempat berjualan sendiri. 

Camat Manyar Zainul Arifin mengatakan setelah menempuh jalur komunikasi bersama tiga pilar, warga yang terdampak bersedia dibongkar bangunannya. Yang mana pembongkaran ini demi kepentingan bersama untuk pelebaran jalan.

"Kami juga dibantu oleh pihak desa beserta tokoh masyarakat sehingga pembongkaran bangunan dan warung bisa berjalan lancar," ujar Camat, Jumat (28/10/2022).

Imbas kegiatan pembongkaran warung itu, tambah Camat berdampak pada kemacetan arus lalulintas. Pantauan di lapangan, Kemacetan lalulintas mencapai 2 kilometer.

Untuk diketahui, jalan raya Manyar yang semula dua lajur, nantinya akan diperlebar menjadi empat lajur sepanjang 3,7 Kilometer. Seluruh pembiayaannya berasal dari APBN.

"Pedagang Rp 7 Juta yang nanti cari tempat sendiri dan, Rp 2,5 Juta untuk yang mau relokasi ke tempat yang disediakan pemerintah daerah," ujar Camat.

Ada 199 kios mulai pintu tol Manyar hingga ke Jembatan Manyar. Namun di tahap awal pembongkaran ini, hanya 22 lapak pedagang yang dibongkar. Sisanya dilanjutkan tahap berikutnya.

“Tahap satu (yang dibongkar) jumlahnya 22 warung atau bangunan,” tambah Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik, Suprapto.

Untuk pengamanan selama pembongkaran, Satpol PP akan dibantu oleh jajaran Kepolisian dan TNI serta Satpol PP Jawa Timur.

"Kami ikut mengamankan bersama TNI Polri, saya mengingatkan kepada bapak-bapak semua dalam pengamanan hari ini hati-hati dan utamakan faktor keamanan dan selamat bertugas," ujar Suprapto.

Tidak ada penolakan dari warga pengguna bangunan lapak, karena mereka telah mendapat ganti rugi.

Salah satu warga Manyar Gresik yang juga pengguna bangunan di pinggir jalan raya Manyar, Abdullah Syafi’i menyebut, aspirasi warga penggunaan bangunan sudah dipenuhi oleh BBPJN dengan ganti rugi. (*)