TIMES JATIM, JOMBANG – Aksi pecah celengan pelajar, warnai aksi demo dugaan pungutan liar (pungli) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Jombang di Kantor Cabang Dinas Pendirikan (Cabdisdik) Jawa Timur wilayah Kabupaten Jombang, Rabu (29/11/2023).

Puluhan wali murid yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi kantor yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 6 Jombang.

Dua anak membawa celengan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Cabdisdik Jatim Jombang, Rabu (29/11/2023). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)

Puluhan pendemo juga memperagakan berbagai macam drama sebagai simbol protes atas pungli yang dilakukan SMA Negeri di Jombang diantaranya seorang wali murid yang bekerja sebagai pemulung hingga beberapa murid yang membawa celengan ‘kendi’.

Di pimpin oleh Joko Fattah Rohim ketua FRMJ,  mereka saling berorasi menyuarakan protes dan keluhannya. Massa unjuk rasa ditemui oleh Sri Hartati, Kepala Cabdisdik Jatim Wilayah Jombang.

Di hadapan Sri Hartati dua pelajar yang membawa celengan dari kendi itu dipecah dan diserahkan kepada Cabdisdik Jatim Jombang sebabai simbol protes atas tarikan uang pungli disekolah yang ditarik langsung kepada siswa.

Kepala Cabdisdik Jatim Jombang, Sri Hartati saat menemui pendemo. (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)

Dalam kesempatan itu, Joko Fattah Rohim Ketua FRMJ mengatakan bahwa aksi unjuk rasa dilakukan karena banyak warga yang mengadu ke lembaganya. “Baik lewat WA, maupun datang langsung ke rumah, 24 jam kami menerima aduan," kata Fattah kepada wartawan, Rabu (29/11/2023). 

Menurut pria yang akrab disapa Cak Fattah, keluhan terutama datang saat mendekati ujian. Banyak yang mendapatkan pesan Whatsaap untuk diminta segera melunasi atau mengangsur biaya, jika tidak dilakukan mendapat ancaman tidak mendapat kartu ujian. 

"Ini muridnya pak, harusnya mereka memberikan surat tertutup kepada orang tua, murid di intimidasi, ini salah, sudah salah," ungkap Fattah. 

Kalaupun sumbangan, menurut Fattah silahkan saja asal tidak mengikat. Berapapun nilainya bisa dilakukan asal tidak mengikat dan memaksa. "Itupun bikin proposal, apa sumbangan bentuknya, tidak boleh mengikat dan ada laporan pertanggung jawaban," terangnya. 

Termasuk juga adanya penahanan ijazah oleh beberapa sekolah di Jombang. Pihaknya juga menerima laporan tersebut, bahkan ada penahanan ijazah yang sudah berlangsung tahunan. 

Ketika ditanya mengenai sekolah mana saja yang melakukan penarikan sumbangan mengikat dan menahan ijazah siswa, Fattah enggan untuk mengungkap. “Harus disapu habis praktik nakal pendidikan, jika tidak Alat Penegak Hukum (APH) harus turun," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Cabdisdik Pendidikan Provinsi di Jombang Sri Hartati berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa aksi saat terjadi dialog di depan kantor Cabdin Pendidikan Provinsi.

“Terimakasih atas laporannya, nanti akan kami tindak lanjuti. Silahkan jika ada keluhan dari wali murid disampaikan. Baik yang ijazahnya ditahan dan pungli lainnya,” ujar Sri Hartati dihadapan para pendemo.

Usai dialog, Sri enggan untuk memberi keterangan kepada media. 

Sedangkan massa aksi melanjutkan aksi demonstrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Berdasar informasi massa akan melaporkan persoalan pendidikan kepada Komisi D, DPRD Jombang terkait dugaan masalah di pendidikan dasar maupun menengah pertama. (*)