TIMES JATIM, MALANG – Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Malang Raya M. Hasanuddin Wahid atau Cak Udin memberikan edukasi kepada masyarakat Malang Raya tentang Program Pendataan Keluarga 2021 bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Hal itu disampaikan Cak Udin saat menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Program Pendataan Keluarga 2021 BKKBN di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu (18/4/2021).

"DPR RI meminta BKKBN secara resmi memberikan prioritas kepada keluarga penyandang disabilitas. Mereka harus mendapatkan perhatian khusus," tegasnya.

Pria yang juga Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menyampaikan bahwa negara harus hadir menjemput masyarakat dalam pemberian pelayanan. Terutama mereka yang berkebutuhan khusus.

"Kita ingin BKKBN menjadi motor penggerak membantu keluarga disabilitas survive dan mencapai derajat yang sama dengan masyarakat yang lain," imbuhnya.

Ia menjelaskan, keluarga merupakan level paling fundamental untuk membangun sebuah negara. Jika keluarga benar, bangsa dan negara kedepannya menjadi benar.

"Jatuh bangunnya suatu bangsa adalah tergantung keluarga. Kalau keluarganya hebat, generasi bangsa ke depan pasti hebat," jelasnya.

Dalam acara ini, dihadiri pula Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Dwi Listyawardani dan Plt. Kepala DPP KB Kabupaten Malang Aunnurrofiq.

Dalam paparannya, Dwi membeberkan sudah ada 13 juta penduduk nasional yang sudah terdata dalam program Pendataan Keluarga tahun 2021. Angka itu berada di kisaran angka 20-25 persen pencapaian dari total 77 juta juta penduduk nasional.

Program lima tahunan ini bertujuan untuk mendapatkan singkroninasi data lapangan tentang keluarga. Data ini nantinya kata Dwi akan digunakan untuk intervensi kebijakan pemerintah terkait pemerataan pembangunan.

"Kita sampaikan bagi keluarga yang belum ikut KB, kami ajak untuk ikut KB. Yang belum ikut kelompok posyandu kami ajak untuk segera ikut ya," pungkasnya.

Kata dia, BKKBN siap menampung usulan DPR RI terutama memberi prioritas utama kepada keluarga penyandang disabilitas. Saat ini, proses pendataan sedang berlangsung dan melibatkan banyak pihak. (*)