TIMES JATIM, JOMBANG – KH Zainul Ibad atau yang akrab disapa Gus Ulib, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, menyerukan agar dinamika internal PBNU diselesaikan cepat dan organisasi kembali memusatkan perhatian pada tugas-tugas kemasyarakatan dan keagamaan (jam’iyah). 

Menurut Gus Ulib, urusan-urusan non-keagamaan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, seperti pengelolaan konsesi tambang, sebaiknya dijauhkan dari ranah pimpinan organisasi agar marwah NU tetap terjaga.

“Para penggawa NU harus bijak. Hati-hati dalam bersikap. Setiap langkah bisa berdampak pada kondisi organisasi dan jam’iyah,” kata Gus Ulib, yang mendesak agar polemik segera dihentikan sebelum imbasnya merembet ke akar rumput, Selasa (9/12/2025).

Gus Ulib mengingatkan bahwa perbedaan sikap di antara elite bisa dengan cepat diikuti oleh murid dan jamaah kiai, sehingga perdebatan elit berpotensi menimbulkan perpecahan di tingkat bawah. 

“Kami yang diakar rumput terutama di perantren meminta agar setiap penyelesaian dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk mencegah dampak tersebut. Kalau perlu konsensi tambang kembalikan saja ke pemerinyah,” ungkapnya.

Menurutnya, Pesantren dan kegiatan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi kerakyatan selama ini menjadi fungsi utama NU, ketika organisasi mulai masuk ke wilayah usaha besar yang kontroversial, fokus itu bisa teralihkan dan menimbulkan kritik. Beberapa tokoh kiai dan intelektual NU juga menyuarakan hal serupa.

“Saya sependapat dengan KH. Said Aqiel Siroj. Tambang itu banyak mudharatnya. Toh, dari dulu NU tanpa tambang juga besar dan bisa menghidupi jam’iyah,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, Isu konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU telah memicu perdebatan luas di tubuh jam’iyah. Dalam forum kiai sepuh di Tebuireng dan sejumlah pernyataan publik, muncul dua arus pandang utama:

Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa, setelah mengevaluasi dampak terakhir, konsesi tambang lebih banyak mendatangkan mudharat (kerugian) ketimbang manfaat bagi organisasi. 

Karena itu, ia mengusulkan agar PBNU mempertimbangkan mengembalikan konsesi tersebut kepada pemerintah demi menjaga ketenangan dan marwah jam’iyah. Pernyataan serupa juga diangkat oleh sejumlah intelektual muda dan pengamat NU.

Di sisi lain, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menegaskan bahwa konsesi tersebut sebaiknya dikelola dengan transparan dan maksimal demi kemaslahatan warga NU, sehingga pengembalian bukan langkah yang perlu diambil serta persoalan internal bisa diselesaikan secara internal. Beberapa kiai sepuh lain juga menyarankan pembentukan mekanisme tata kelola khusus.

Kedua opsi itulah yang kini bergulir di internal NU: (a) menutup urusan konsesi agar organisasi kembali ke khitahnya; atau (b) mempertahankan konsesi dengan perbaikan tata kelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan umat.

Menurut Gus Ulib ketika organisasi keagamaan dikaitkan dengan proyek komersial bernilai besar, sentimen publik dan tarik-menarik kepentingan bisa muncul dan mengusik stabilitas internal. Itu sebabnya sejumlah kiai menyuarakan kehati-hatian atau bahkan mengusulkan pengembalian izin.

Di tengah tarik-menarik dua arus pandang itu, Gus Ulib memberikan penegasan tambahan yang ia nilai penting untuk disadari bersama. Menurutnya, penyebab persoalan ini harus dilihat dengan jernih: akar masalah utamanya adalah tambang itu sendiri.

“Orang-orang yang berilmu, yang berakal, tidak akan membiarkan sebab masalah tetap dipertahankan. Kalau tambang ini menjadi sumber kegaduhan, kaidahnya jelas: sesuatu yang menjadi sebab munculnya mudharat harus ditinggalkan, harus dijauhi. Karena itu, meninggalkan tambang adalah solusi yang paling baik,” tegasnya. (*)