TIMES JATIM, JAKARTA – Wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya 34 menjadi 41 dipersoalkan banyak pihak. Salah satunya yakni Mahfud MD dan Feri Amsari.

Mahfud MD mengatakan, penambahan itu dikhawatirkan korupsi di Indonesia akan bertambah banyak karena sumber korupsi tersebut juga bertambah.

"Semakin banyak (kementerian) ya semakin banyak sumber korupsi. Itu semua (kementerian memegang) anggaran (negara)," katanya dikutip dari YouTube Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jumat (10/5/2024).

Mantan Menkopolhukam ini berpandangan, semakin banyak kementerian yang dibuat setelah adanya pemilu, akan merusak negara. Karena kolusinya semakin luas.

"Menteri, dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang ditambah lagi, jadi 60, pemilu lagi, ditambah lagi, karena kolusinya semakin luas. Rusak ini negara," jelas Guru Besar UII tersebut.

Sementara itu, Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan, jika penambahan kementerian itu dilakukan, jelas akan menjadi pemborosan uang negara.

Kata dia, penambahan kementerian akan berimplikasi pada pembentukan undang-undang baru dan penambahan beragam aturan terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan kementerian yang baru.

"Jadi betapa banyaknya pemubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah Undang-undang," katanya kepada media di Kalibata, Jakarta Selatan.

Sejauh ini, lanjut Feri, dirinya tidak melihat ada hal yang urgent di pemerintahan sehingga kementerian tersebut harus ditambah.

"Saya tidak pernah mendengar satupun setelah Undang-undang 39 Tahun 2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. Yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-bagi kekuasaan," ujarnya.

Diketahui, wacana penambahan jumlah Kementerian untuk pemerintahan Prabowo-Gibran nanti sudah mendapatkan dukungan dari elit partai pengusung dan pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak memungkiri wacana penambahan jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 itu. 

Menurutnya, penambahan tersebut adalah tidak menjadi masalah karena Indonesia adalah negara yang besar sehingga butuh kementerian yang cukup besar.

"Wajar kalau kami (Prabowo-Gibran) perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya belum lama ini. (*)