TIMES JATIM, MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah agar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja lintas komisi, mulai dari fungsi penganggaran, pengawasan kebijakan publik, hingga advokasi langsung terhadap kelompok masyarakat kecil dan rentan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan bahwa politik anggaran harus ditempatkan sebagai instrumen keadilan sosial.

“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen menjaga agar setiap rupiah APBD Kota Malang benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan UMKM harus menjadi prioritas utama. Politik anggaran bagi kami bukan sekadar soal angka, tetapi tentang keadilan dan keberpihakan,” ujarnya, Kamis (8/1/2026)

Melalui Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap fokus pada sektor-sektor pelayanan dasar. Penjagaan ini dipandang krusial agar APBD tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar hadir sebagai alat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan warga.

Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial

Di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi D menginisiasi penganggaran insentif honor bagi kader posyandu. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis posyandu sebagai garda terdepan layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat kelurahan.

Selain itu, fraksi ini juga mengalokasikan dan mengawal anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui skema BPJS Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga Kota Malang, khususnya kelompok tidak mampu, memperoleh akses layanan kesehatan yang layak tanpa hambatan biaya.

Pada sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten mengawal penyaluran seragam sekolah gratis bagi keluarga kurang mampu agar tepat sasaran. Bersamaan dengan itu, fraksi ini memastikan keberlanjutan program beasiswa pendidikan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan yang berkeadilan.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Melalui Komisi A, Fraksi PDI Perjuangan aktif memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD benar-benar terakomodasi dalam penyusunan hingga pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi ini juga mengawal pelaksanaan ketertiban umum dan penerapan peraturan daerah agar dijalankan secara humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan mendorong kemudahan akses perizinan bagi pelaku usaha kecil melalui optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS), disertai advokasi perizinan bagi usaha mikro dan kecil.

Dorongan terhadap penerapan e-government dan keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian serius. Digitalisasi layanan melalui berbagai aplikasi Pemerintah Kota Malang dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lingkungan Hidup dan Penanganan Banjir

Di sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi C mendorong penyelesaian persoalan banjir di Kota Malang dengan pengalokasian anggaran untuk perbaikan drainase serta pengerukan sedimen sungai. Persoalan banjir dinilai berdampak langsung terhadap kawasan permukiman padat penduduk dan aktivitas ekonomi warga.

Tidak berhenti pada penanganan teknis, Fraksi PDI Perjuangan juga mengadvokasi solusi jangka panjang bagi keluarga tidak mampu yang tinggal di bantaran sungai. Salah satunya dengan mendorong penyediaan hunian layak di rumah susun milik Pemerintah Kota Malang, sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana sekaligus peningkatan kualitas hidup warga.

Dalam isu lingkungan, fraksi ini turut melakukan pengawasan terhadap pemotongan pohon agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya tersebut dibarengi dengan dorongan penganggaran penanaman pohon sebagai komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi dampak pemanasan global.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Pada sektor ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi B mendorong agar belanja kebutuhan kegiatan Pemerintah Kota Malang memprioritaskan produk UMKM lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan UMKM sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Fraksi PDI Perjuangan juga memastikan ketersediaan anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional agar menjadi ruang perdagangan yang layak, nyaman, dan kompetitif. Sebagai bagian dari penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, fraksi ini mendorong penerapan sistem e-retribusi pasar.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong transformasi BPR Tugu Artha melalui Peraturan Daerah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera. Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan gaji PPPK, insentif RT/RW, marbot, dan guru.

Solidaritas Sosial dan Kepedulian Kemanusiaan

Sebagai bagian dari kepedulian sosial, Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong Pemerintah Kota Malang memfasilitasi mahasiswa asal Sumatra yang terdampak banjir di daerah asalnya. Kebijakan bantuan tersebut telah dijalankan melalui sinergi antara DPRD dan Wali Kota Malang sebagai wujud solidaritas kemanusiaan lintas daerah.

Melalui pengawalan anggaran, kebijakan, dan program pembangunan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial, pelayanan publik yang berpihak pada rakyat, serta pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. (D)