TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama M.E.I mendukung penuh upaya mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Jawa Timur. Dukungan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, terutama dalam sektor beras.

Ning Lia, sapaan akrab Anggota Komite III DPD RI ini berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada upaya peningkatan produksi padi guna memastikan ketersediaan beras yang cukup untuk kebutuhan masyarakat serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Menurutnya, Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah penghasil utama padi di Indonesia.

Berdasarkan data, kebutuhan beras masyarakat Jawa Timur hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun, sementara Provinsi Jawa Timur mampu menghasilkan lebih dari 5,3 juta ton beras, yang menunjukkan adanya surplus sekitar 1,8 juta ton.

"Ini merupakan pencapaian yang signifikan. Namun, tantangan yang ada tetap besar, terutama terkait dengan ketersediaan lahan untuk menanam. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pertanian sangat penting," kata Ning Lia saat bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, Kamis (27/2/2028).

Ning Lia melanjutkan jika mekanisme pengaturan harga gabah yang stabil. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pengawasan harga yang rutin setiap bulan agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah.

"Dalam hal ini, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sangat penting, di mana pemerintah membeli gabah dari petani untuk disalurkan ke pasar, sekaligus menjaga kestabilan harga beras di tingkat nasional," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, mengungkapkan meskipun produksi beras mengalami surplus, ada permasalahan lahan pertanian menjadi isu utama yang perlu perhatian lebih lanjut.

"Adanya penurunan luas lahan pertanian yang menjadi tantangan besar pula kami pertanian di Jatim," jelasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas baku lahan pertanian untuk tahun 2024 hanya sebesar 1,2 juta hektar, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,62 juta hektar.

"Penurunan luas lahan pertanian ini merupakan tantangan yang cukup besar, namun kita tetap harus memastikan kualitas dan keberlanjutan pertanian. Meski demikian, petani di Jawa Timur masih mampu memanen 9,2 juta ton gabah kering giling, yang setara dengan 5,3 juta ton beras konsumsi," tambah Heru.

Heru berharap indeks pertanaman padi di Jawa Timur dapat ditingkatkan, dengan target mencapai indeks pertanaman (IP) padi sebesar 2,8 pada tahun 2025, untuk merealisasikan tambahan produksi beras sebanyak 2 juta ton.

Meskipun banyak tantangan, Heru menegaskan Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, baik untuk kebutuhan regional maupun mendukung ketahanan pangan nasional. 

"Penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil, agar tidak hanya produksi pangan yang tercapai, tetapi kesejahteraan petani dan masyarakat juga meningkat secara berkelanjutan," ujarnya.

Untuk mencapai tujuan swasembada pangan, produksi melimpah saja tidak cukup. Heru menegaskan pentingnya dukungan terhadap infrastruktur dan sarana produksi pertanian, termasuk penyediaan jaringan irigasi yang baik, benih padi berkualitas, obat-obatan pertanian, pupuk, serta alat pasca-panen yang memadai.

"Kelompok tani, seperti yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Petani Cinta Pangan (PCPL), juga perlu diberdayakan agar dapat mengakses fasilitas produksi yang dibutuhkan," pungkasnya. (*)