TIMES JATIM, SURABAYA – Diskursus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menghangat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi menyatakan kesiapan partainya untuk mengawal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

​Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan marwah demokrasi substantif serta menekan biaya politik yang kian melambung tinggi dalam sistem pemilihan langsung.
​
​Ali Mufthi menegaskan bahwa posisi DPD Golkar Jawa Timur tegak lurus dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Menurutnya, wacana ini bukanlah sekadar isu liar, melainkan opsi yang telah dikaji secara mendalam di internal partai beringin.

“Kalau Golkar kan sudah pada posisi mengambil keputusan dalam Rapimnas tentang Pilkada lewat DPRD,” ujar Ali Mufthi kepada TIMES Indonesia di sela-sela kunjungannya ke Ponorogo Kamis (8/1/2026).

Ia pun menambahkan bahwa sistem pemilihan melalui parlemen daerah merupakan jalan tengah untuk meminimalisir dampak negatif high cost politics yang sering memicu potensi korupsi di tingkat kepala daerah.
​
​Mantan Ketua DPRD Ponorogo ini juga menyoroti pentingnya melihat efektivitas pembangunan daerah di atas seremoni politik. Ali Mufthi menilai, pemilihan oleh DPRD tidak serta-merta mencederai demokrasi, melainkan menggesernya ke bentuk yang lebih representatif sesuai dengan sila keempat Pancasila.

"Kita harus berani mengevaluasi. Apakah selama ini pilkada langsung benar-benar menghasilkan kualitas kepemimpinan yang linier dengan kesejahteraan, atau justru hanya menghabiskan energi dan anggaran negara?" tegas Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

​Meskipun menuai pro dan kontra dari berbagai fraksi lain di Jawa Timur, Ali Mufthi menanggapi hal tersebut dengan santai.

Baginya, perbedaan pendapat adalah bagian dari kedewasaan berpolitik, namun keputusan partai yang telah berpayung hukum melalui forum resmi wajib diperjuangkan.
​
​Menutup pernyataannya, Ali Mufthi meminta seluruh pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai wacana ini.

Ia menekankan agar kader tetap rendah hati dan tidak menunjukkan sikap arogan di tengah dinamika politik yang berkembang.

​"Jangan ada pengurus dan kader yang berperilaku adigung adiguno di hadapan masyarakat. Kita harus tetap berpijak pada harapan rakyat meskipun mekanisme pemilihan sedang dalam pembahasan di tingkat legislatif," tukasnya.(*)