TIMES JATIM, PILKADA – Penolakan terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada dari sistem langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin bergema. Selain dari kalangan partai politik, tokoh masyarakat dan akademisi di Kabupaten Probolinggo, Jatim, juga menyoroti bahaya potensial dari usulan tersebut.

Salah satu bentuk penolakan itu datang dari M Khairi, dari Gerakan Anti Kejahatan Masyarakat Daerah (Gajah Mada) sekaligus pemerhati politik di Kabupaten Probolinggo, turut mengeluarkan kritikan terhadap partai-partai yang menginisiasi mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Menurut M Khairi, partai semacam itu mengabaikan keinginan rakyat, tidak berpihak pada masyarakat, dan mengkebiri hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.

"Partai-partai yang menginisiasi Pilkada dipilih DPRD berarti mengabaikan keinginan rakyat, tidak berpihak dan mengkebiri hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Tinggalkan saja partai yang seperti itu nanti pada pemilu yang akan datang. Sebab terang-terangan mereka merampas hak memilih pemimpin di daerah secara langsung," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa, biaya Pilkada tidak boleh dibuat sebagai alasan untuk merubah sistem pemilihan. Menurutnya, terdapat banyak cara untuk melakukan efisiensi tanpa harus mengorbankan hak rakyat. 

"Banyak cara jika ingin melakukan efisiensi. Seharusnya mereka mencarikan solusi bagaimana menekan cost politik, dengan cara membuat penganggaran yang lebih efisien, alihkan kampanye tatap muka dengan memanfaatkan media digital, termasuk alat peraga kampanye. Kurangi rapat-rapat kepanitiaan pemilihan, dan banyak cara lain untuk meminimalisir anggaran," kata dia.

Khairi, juga menduga adanya niat tersembunyi di balik usulan perubahan sistem Pilkada tersebut. Menurutnya, terdeteksi adanya 'Black Political Will', di mana koalisi besar yang saat ini menguasai baik di tingkat eksekutif maupun legislatif ingin memperpanjang kekuasaan hingga ke daerah.

"Kami mencium ada niat 'Black Political Will' di mana koalisi besar yang saat ini menguasai baik di eksekutif maupun legislatif ingin langgeng hingga ke daerah. Melahirkan pemimpin baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk kemudian digunakan sebagai mesin politik sesuai keinginan kelompok oligarki," ungkapnya.

Jika rencana tersebut benar-benar terlaksana, kata dia, maka bukan hanya kemunduran demokrasi yang akan terjadi, melainkan kejahatan demokrasi terhadap masyarakat daerah. 

"Jika ini betul-betul terjadi maka bukan hanya kemunduran demokrasi, tapi kejahatan demokrasi terhadap masyarakat daerah. Sirene bencana demokrasi telah berbunyi, rencana tersebut berbahaya sejak dalam angan-angan," pungkas M Khairi dengan nada khawatir. (*)