TIMES JATIM, BONDOWOSO – Komunitas Tanoker Ledokombo bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengajak pelajar, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi pelopor pencegahan perkawinan anak. 

Hal itu diwujudkan dalam kegiatan Workshop Implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Bondowoso, di Ijen View, Rabu (7/5/2025). 

Workshop tersebut melibatkan unsur kepala desa yang desanya jadi pilot project, organisasi pelajar, organisasi perempuan, camat, tokoh agama dan masyarakat, serta sejumlah pihak terkait lainnya. 

Perda nomor 4 Tahun 2025 Pencegahan Perkawinan Anak ini bertujuan untuk mencegah pernikahan di bawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang. 

Salah satu isi Perda adalah keterlibatan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk hal itu. 

Workshop tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid. Dia mengapresiasi kegiatan workshop tersebut. 

Menurut Bupati Hamid, Pemkab tengah merumuskan program untuk menekan pernikahan dini. Bahkan dari sisi regulasi sudah sangat lengkap. 

“Ini sesungguhnya keterpaduan dari seluruh komponen, stakeholder, dan kita tidak bisa merumuskan sendiri apa yang akan kita lakukan,” jelas dia. 

Oleh karena itu kata dia, workshop ini menjadi media untuk saling menyumbangkan saran dan masukan apa yang bisa dilakukan bersama. 

“Intinya pemerintah siap memfasilitasi ini dalam bentuk program,” jelas mantan Rektor Universitas Nurul Jadid tersebut. 

Menurutnya, terpenting dari kajian dan Perda ini yaitu bida dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan langkah bersama. Termasuk melibatkan Ormas dan tokoh agama. 

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bondowoso, permohonan dispensasi kawin turun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 sebanyak 1.045, tahun 2021 ada 786, tahun 2022 sebanyak 716 perkara, tahun 2023 sebanyak 416 dan 2024 sebanyak 205 perkara. 

Programe Manager Power To Youth Tanoker Ledokombo, Nurhadi menjelaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemkab Bondowoso ntuk membantu memenuhi hak-hak anak. 

Menurutnya, di Bondowoso sendiri ada empat desa yang jadi pilot project implementasi. 

“Inginnya nanti semua desa, tapi sekarang empat desa dulu untuk pilot project,” jelas dia saat memberikan sambutan. (*)