TIMES JATIM, MALANG – Sejumlah aktivis lintas organisasi di Malang Raya menyerukan penguatan ruang kebebasan sipil di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap kelompok rentan.

Organisasi yang terlibat antara lain, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Ahlul Bait Indonesia (ABI), Ikatan Gaya Arema Malang (IGAMA), Lingkar Sosial Indonesia (Linkss), YLBHI–LBH Pos Malang, Women Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi Universitas Brawijaya, Tim Hukum Gabungan Aremania (TGA), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang.

Perwakilan WCC Dian Mutiara, Sri Wahyuni mengatakan, pembatasan ruang sipil kian terasa dan memicu keprihatinan mendalam masyarakat sipil di Malang Raya. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera direspons dengan kerja bersama.

“Puncak keprihatinan kami adalah kebebasan sipil yang semakin terbatas. Karena itu, kami berkomitmen membangun wadah komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah,” ujar Wahyuni, Jumat (14/11/2025).

Wahyuni mengungkapkan, suara masyarakat sipil makin terkikis, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan manusia terus meningkat. Ia mencatat, sejak 2010 terdapat rata-rata 50 kasus kekerasan terhadap perempuan per tahun, namun pada 2024 jumlah itu melonjak hingga lebih dari seratus kasus.

“Ruang sipil yang aman menjadi prasyarat penting agar korban dapat bersuara tanpa rasa takut,” ungkapnya.

Disisi lain, Dari Ahlul Bait Indonesia (ABI) Malang, Muhammad Haddad menyoroti pentingnya literasi dan dialog antaragama untuk memperkuat toleransi. Ia mengaku komunitas Syiah di Malang dapat menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa mengalami diskriminasi.

“Kami di Malang sangat toleran dan bisa diterima. Masyarakat mulai memahami siapa kami sebagai kelompok Syiah, bahwa kami bagian dari Islam itu sendiri,” tutur Haddad.

Haddad menyebut literasi yang baik membuat masyarakat tidak mudah tersulut isu intoleransi. Ia mencontohkan, konflik sektarian seperti yang pernah terjadi di Sampang tidak lagi muncul di Malang karena masyarakat semakin terbuka terhadap keberagaman. 

“Kami juga aktif dalam kegiatan sosial seperti penyediaan ambulans gratis, advokasi perempuan dan anak, hingga pendampingan penyandang disabilitas,” katanya.

Sementara, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam yang hadir di Malang menegaskan pentingnya masyarakat sipil memperkuat gerakannya. Ia menekankan perlunya menghapus mental inferior saat berhadapan dengan pejabat publik.

“Dulu bertemu Bhabinkamtibmas saja deg-degan, apalagi Kapolres atau wali kota. Pola pikir seperti itu harus diubah. Kita harus menghadirkan kesetaraan,” tutur Anam.

Menurut Anam, ruang dialog yang setara akan mendorong kebijakan publik yang lebih responsif. Ia mencontohkan bagaimana dorongan masyarakat sipil turut melahirkan layanan SIM digital dalam tubuh Polri. 

“Karena itu, suara publik harus terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai lembaga negara,” ucapnya. (*)