SURABAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Chusni Mubarok, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto lebih dari sekadar pemenuhan gizi. Program ini dinilai sebagai upaya membangun ekosistem bisnis berkelanjutan dari hulu ke hilir, khususnya di daerah pedesaan.

Sebagai wakil rakyat dari lumbung pangan nasional, Chusni menyoroti peran strategis Jatim. “Jawa Timur ini lumbung pangan nasional nomor satu. Kalau ngomong ketahanan pangan Indonesia, paling utama kita ngomong tentang Jawa Timur,” ujarnya dalam podcast Ngopeni Rakyat TIMES Indonesia, Sabtu (6/12/2025).

Dukungan Nyata ke Petani

Ia menjelaskan bahwa program ini didukung oleh kemudahan penyaluran pupuk langsung ke petani, modernisasi alat pertanian (alsintan), serta kepastian harga melalui peran Bulog sebagai offtaker. 

“Presiden menginstruksikan Bulog sebagai offtaker. Artinya, petani memiliki kepastian terhadap produksi panennya,” jelas Chusni.

Baca juga

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa, Kejari dan Pemkot Mojokerto Edukasi Hukum Warga

Menurutnya, MBG bersama Koperasi Desa Merah Putih telah menciptakan rantai pasok baru yang menguntungkan. Program ini menyerap hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga mendorong peningkatan kualitas dan naik kelasnya UMKM di sektor pangan. 

“Di sinilah kemudian MBG menyerap hasil produksi petani dan peternak. Lahirnya ekosistem bisnis, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Makan Bergizi Gratis,” paparnya.

Dampak positifnya juga terasa di pasar tradisional, yang kini mulai bergairah karena tingginya permintaan bahan baku dari pengelola dapur MBG.

Tantangan dan Harapan

Chusni mengakui adanya tantangan dalam menjaga kualitas dan higienitas di dapur MBG. Ia menegaskan pentingnya standarisasi mutu untuk mencegah masalah seperti keracunan makanan.

Baca juga

Antisipasi Perubahan Iklim, Pemkab Gresik Kembangkan Jaringan Irigasi Tani

Di sisi lain, ia mengapresiasi kecepatan implementasi program yang telah menjangkau 44 juta penerima manfaat. Dengan terus mengawal kesempurnaan ekosistem ini, diharapkan MBG tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan secara luas. (*)