TIMES JATIM, GRESIK – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Gresik menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Sikap tersebut merujuk pada arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menilai mekanisme tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. 

Wakil Ketua DPC PDIP Gresik, Noto Utomo mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan kehendak masyarakat yang menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

“Merujuk arahan DPP, kami menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Masyarakat menolak dan tidak ingin pilihan bupati ditentukan oleh DPRD,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

Dia menilai, apabila wacana tersebut disetujui, maka akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi. Pasalnya, masyarakat kehilangan ruang untuk menyuarakan pilihan.

“Kalau ini disetujui, itu jelas kemunduran demokrasi. Masyarakat tidak bisa menyuarakan mana calon kepala daerah yang betul-betul bagus menurut mereka,” tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP Gresik ini juga menyatakan bahwa partainya secara tegas menolak wacana tersebut, apa pun dinamika yang terjadi di pusat. Menurutnya, pemilihan kepala daerah lewat DPRD berpotensi mengkebiri asas demokrasi.

“Arahan pusat jelas, meskipun apa pun yang terjadi, pemilihan lewat DPRD ini mengkebiri asas demokrasi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dari sisi anggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan pemilihan langsung. Namun, efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk mengorbankan demokrasi.

“Memang dari sisi anggaran akan lebih efisien, karena tidak adanya pemilihan lang. Tetapi tetap mengkebiri demokrasi. Ini merupakan kemunduran demokrasi,” pungkas Noto. (*)