TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp70 miliar dalam APBD Kota Malang 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan sejalan dengan prioritas pembangunan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa efisiensi ini merupakan kebijakan baru yang mulai diterapkan tahun ini. Setiap pergeseran anggaran telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Semua sudah sesuai aturan. Jika tidak disetujui oleh provinsi, tentu kami tidak akan melakukannya,” ujar Wahyu Sabtu (19/7/2025).

Wahyu menjelaskan, dana efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, infrastruktur serta program prioritas nasional.

Sejumlah fraksi di DPRD sebelumnya mempertanyakan rincian efisiensi tersebut. Menanggapi itu, Wahyu menekankan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan dan terencana.

“Kami tetap konsultasikan semua penggunaan efisiensi ini, tidak ada pergeseran sepihak,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa efisiensi ini merupakan kebijakan nasional berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), sehingga prosesnya tidak melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Meski demikian, DPRD tetap melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) untuk memastikan alokasinya tepat sasaran.

“Kami sesuaikan dengan petunjuk teknis agar pembahasan antara komisi dan mitra kerja berjalan searah,” kata Amithya.

Ia menilai efisiensi ini tepat sasaran karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan dukungan untuk UMKM.

“Langkah efisiensi ini justru membuka ruang fiskal agar anggaran bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ucapnya.(*)