TIMES JATIM, JOMBANG – Sudah sepekan banjir yang melanda dua perkampungan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. 

Banjir yang merendam Dusun Beluk, Desa Jombok dan Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, ini membuat ratusan warga masih bertahan di posko pengungsian hingga Kamis (13/12/2024).

Warga yang mengungsi di posco pengungsian di Balai Desa Jombok, Kesamben, Jombang. (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)

Pantauan di lapangan, Jumat (13/12/2024) kondisi banjir di kedua dusun tersebut masih serupa dengan hari sebelumnya. Ketinggian air tidak mengalami perubahan signifikan, membuat aktivitas warga lumpuh total. 

Banyak rumah yang tampak kosong karena penghuninya mengungsi, sementara sebagian kecil warga terlihat masih bertahan di sekitar pos kamling yang dijadikan tempat berkumpul dan memasak.

Rohmah, salah seorang warga Dusun Beluk, mengungkapkan bahwa banjir kali ini merupakan yang terparah yang pernah terjadi. 

"Dulu-dulu banjir tidak separah ini. Sekarang aktivitas lumpuh total, tidak bisa melakukan apa-apa," katanya.

Sementara itu, Wiko F Diaz, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, mengatakan bahwa sekitar 160 warga mengungsi di beberapa posko yang disediakan. Posko pengungsian tersebut berada di Kantor Desa Jombok, Balai Dusun Plososari, dan Kantor Desa Blimbing.

"Jumlah pengungsi paling banyak ada di Kantor Desa Blimbing, yaitu 109 orang," ujar Wiko. 

Namun, tidak semua warga memilih tinggal di posko. Banyak dari mereka yang lebih memilih mengungsi ke rumah kerabat atau saudara yang berada di desa lain yang tidak terdampak banjir.

BPBD Jombang terus berupaya memastikan kenyamanan pengungsi dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh petugas medis. 

Selain itu, BPBD juga melibatkan berbagai relawan untuk membantu mengurangi kejenuhan warga selama berada di pengungsian. Hingga kini, kondisi banjir masih memprihatinkan, dan upaya penanganan terus dilakukan oleh pihak berwenang. (*)