SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) diterpa isu tak sedap pada awal bulan Mei ini. Hal tersebut buntut dari kabar pemecatan pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ASN, juga soal perintah melepas jilbab bagi pegawai KPK.

Namun demikian, Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya masih menilai KPK sebagai lembaga antirasuah yang bertaji. Buktinya pada akhir bulan April lalu, KPK mengumpulkan seluruh anggota dewan se-Jawa Timur untuk diingatkan perkara potensi tindak pidana korupsi.

"Di acara tersebut, kami semua pimpinan dan anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan diingatkan bahwa kami diawasi karena menggunakan dan memiliki interaksi yang dekat dengan APBD sebagai kepentingan publik," ungkap Reni.

Meski demikian penyampaian dari tim Koordinasi Supervisi III KPK RI tidak terkesan menggurui. "Jadi tegas tapi tetap dalam penyampaian yang ringan. Semua by data. Jadi kita terbantu juga untuk melakukan koreksi. Termasuk bagaimana meningkatkan Monitoring Control for Prevention (MCP)," ujar politisi asal fraksi PKS ini.

MCP penting sebagai indikator bagaimana upaya pencegahan korupsi dilakukan di suatu wilayah. Berdasarkan data KPK tahun 2020 berikut urutan lima besar MCP kabupaten kota di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto.

"Karena saya di Surabaya, tentu angka MCP ini menjadi tantangan untuk Kota Pahlawan meningkatkan lagi. Harus bisa peringkat satu lah. Saya kira akan bagus ketika pemerintah kota yang mengelola APBD tertinggi di Jawa Timur ini mendapat peringkat tertinggi juga," harapnya.

KPK dalam kegiatan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi ini mengajak agar para anggota dewan terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi. "Karena korupsi adalah tindakan merugikan yang akibatnya saling berkesinambungan," tutup Reni Astuti. (*)