TIMES JATIM, MALANG – Anggota DPRD Kabupaten Malang buka suara atas munculnya sorotan publik yang menyoal intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota dewan yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir.

Kritikan bahkan mengadukan soal intensitas kunker itu sempat dilontarkan pihak Lumbung Informasi Rakyat (LIRa), kepada Bupati Malang Sanusi. LIRa bahkan meminta supaya anggaran para legislator dipangkas atas nama efesiensi. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir menegaskan, DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, tidak keberatan adanya kritikan itu. 

Namun demikian, menurutnya ada banyak prespektif atau sudut pandang yang harus dilihat, terkait kenapa DPRD Kabupaten Malang sering kunker belakangan ini.

"Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius. Untuk itu, jangan hanya dilihat dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati Sanusi, red). Sesekali silahkan ke gedung DPRD, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka," tegas Abdul Qodir, Minggu (23/2/2025).

Dikatakan Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, kunker yang dilakukan para wakil rakyat semestinya jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan hanya selalu menghamburkan duit rakyat. 

"Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/LSM, red) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur," ucap Abdul Qodir. 

Sehingga disitu lah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker itu," tuturnya. 

Bahkan, lanjut Adeng, kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, melainkan untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

"Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencari solusi-solusi konkrit dari setiap masalah yang dihadapi masyarakat Kabupaten Malang," terang pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini. 

Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, menurutnya wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. 

Para legislator itu, kata Adeng, juga punya tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

"DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sampaikan kepada OPD terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi. Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, disitu lah muncul problematika. 

Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang, 

Ia lalu mencontohkan penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga Lawang, belum lama ini. Dimana, Bupati belum punya solusinya; "Makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker," terangnya. 

Lebih lanjut, Adeng kembali menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah mereka teken komitmennya dengan rakyat.

"Saya perlu tegaskan dan sedikit pencerahan, bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan masyarakat kepada wakil rakyat. Kalau kita tidak mencari solusi dengan kunker salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena kami tidak bisa berbuat apa-apa?, ketusnya. 

Terlepas adanya pandangan minor beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng tetap memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan. 

"Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan. Saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta, di mana rakyat masih menggantungkan harapan kepada yang mewakilinya untuk keadaan yang lebih baik," jelasnya. 

"Tetapi, DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif," pungkas Anggota DPRD Kabupaten Malang asal Kecamatan Dau ini. (*)