TIMES JATIM, PACITAN – Kepala Bidang Keuangan dan Perbendaharaan Daerah BPKAD Pemkab Pacitan, Jawa Timur Surono menegaskan bahwa pembelian 6 unit mobil dinas untuk Bupati Indrata Nur Bayuaji, Wakil Bupati Gagarin dan 4 Pimpinan DPRD Pacitan, urung dilakukan.

Hal itu ia katakan sebagai bentuk klarifikasi atas apa yang disampaikan Kepala Dinas BPKAD Lan Naria Hutagalung terkait pembelian mobil dinas, Selasa (30/11/2021) kemarin.

Dia menyatakan adanya miskomunikasi, sebab peralihan anggaran Rp3,6 miliar untuk penambahan Alokasi Dana Desa di detik-detik terakhir sebelum tahapan persetujuan APBD tahun 2022.

"Jadi begini memang apa yang disampaikan Kadin BPKAD kemarin terjadi miss ya. Memang pengurangan atau penghapusan dana pembelian Mobil Dinas detik-detik akhir sebelum memasukan tahapan persetujuan," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini sesuai arahan Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji mengingat pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan dan mendapatkan permintaan dari Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD).

"Jadi sesuai petunjuk Bupati Pacitan mengingat dan menimbang pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan maka anggaran Rp3,6 miliar ditambahkan untuk belanja lebih bermanfaat dengan menambahkan Alokasi Dana Desa semula Rp81,9 miliar menjadi Rp85,9 miliar," imbuhnya.

Jika milhat kondisi mobil dinas yang digunakan saat ini, menurut Surono memang banyak yang rusak. "Namun, karena kondisi Covid-19, sesuai petunjuk Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji agar dana yang direncanakan untuk pembelian mobil dialihkan lebih bermanfaat untuk masyarakat," jelas Kepala BPKAD Pemkab Pacitan. (*)