TIMES JATIM, SURABAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau sering disapa Gus Muhaimin turun langsung memimpin long march Gerakan Peduli Perempuan dan Anak di Kawasan Masjid Al Akbar Surabaya, Minggu (22/1/2023).

Long march dengan massa puluhan emak-emak ini bertujuan sebagai aksi kampanye untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Massa berjalan dari area Kantor DPW PKB Jatim Jalan Gayungsari menuju area Masjid Agung. Mereka membawa sejumlah atribut dan poster. Seperti Kami Butuh Perlindungan Bukan Kecaman, Stop Salahkan Korban, Jangan Matikan Masa Depan Anak dan lain sebagainya. Long march dan aksi bagi ikat kepala serta penandatanganan petisi semakin membara saat Gus Muhaimin berorasi dengan lantang.

Ketua PW Perempuan Bangsa Hikmah Bafaqih dan Lalila Mufidah mengawal long march Gerakan Peduli Perempuan dan Anak, Minggu (22/1/2023). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia) 

Gus Muhaimin nampak didampingi sejumlah tokoh. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Anggota DPR RI Arzeti Bilbina, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah dan Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Hikmah Bafaqih.

Sebagai inisiator gerakan peduli perempuan dan anak nasional, Gus Muhaimin menegaskan pentingnya merapatkan barisan dan merespons secara konstruktif fenomena memprihatinkan kekerasan pada anak dan perempuan.

Ia menyebut bahwa tren kekerasan pada anak dan perempuan masih tinggi. Oleh karena itu, dalam aksi tersebut kompak menandatangani petisi perlindungan perempuan dan anak di depan Kantor PWNU Jatim. 

Sejumlah poster kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bertebaran dalam aksi long march Gerakan Peduli Perempuan dan Anak di Area Masjid Agung Surabaya, Minggu (22/1/2023). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia) 

"Jadi penggerak anti kekerasan di Jawa Timur berkumpul hari ini, bersatu padu. Kita semua menekatkan diri sebagai bagain perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Muhaimin Iskandar.

Gus Muhaimin optimistis bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan, khususnya dalam hal menekan angka kekerasan pada anak dan perempuan.

"Kita bikin Indonesia bebas, selamat dan tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seluruh warga Indonesia kita dorong akan sadar hak dan kewajibannya, aturan dan konstitusi kita tegakkan," jelasnya.

Gus Muhaimin lantas melihat masih banyak kekerasan pada anak terutama pada santri yang dilakukan oleh para oknum. Ia meminta aparat tegas menegakkan aturan.

"Aparat penegak hukum konsisten memberi pelayanan dan memberikan perlindungan yang baik bagi ancaman kekerasan pada anak dan perempuan. Insya Allah kita akan lolos karena rakyat bersatu padu," tambahnya.

Menuntut Negara Menjamin Hak Perempuan dan Anak

Sementara itu, Ketua PW Perempuan Bangsa Hikmah Bafaqih yang juga merupakan koordinator Gerakan Peduli Perempuan Dan Anak Jawa Timur mengecam keras segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah, pendidikan, sosial, dan ranah publik.

"Kami menuntut negara menjamin hak perempuan dan anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari diskriminasi, dan kekerasan sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945," kata Hikmah tegas.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak.

"Kami mengimbau semua pihak, pemerintah dan non pemerintah untuk menggencarkan upaya pencegahan dengan berbagai respon program yang tersistem dan terukur capaiannya," jelasnya.

Hikmah juga membeberkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim masih cukup tinggi. Meski dalam data Simfoni PPA Jatim ada penurunan kasus, di mana ada 924 di tahun 2020, lalu 901 di tahun 2021 dan 826 di tahun 2022.

"Fenomena terakhir yang menyita perhatian publik adalah tingginya angka perkawinan anak di Jatim dan kekerasan di pesantren dan sekolah berasrama. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Jatim, tercatat 17.585 pengajuan dispensasi pernikahan anak, dan 80%-nya disebabkan hamil di luar nikah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Gerakan Peduli Perempuan dan Anak Jatim meminta pemerintah agar menguatkan pengasuhan bersama berbasis masyarakat. Kemudian perlunya literasi media sosial bagi anak dan keluarga.

"Lalu penguatan kelembagaan keluarga dengan program ketahanan keluarga, baik di bidang pemberdayaan ekonomi, peningkatan status kesehatan dan pendidikan dan lain-lainnya. Lalu pencegahan perkawinan anak dengan ketat, dan menjaga pasutri anak dari perceraian dini dan KDRT," jelasnya.

"Membangun lingkungan pendidikan yang menyamankan bagi anak dan menjunjung tinggi hak anak, termasuk di pesantren, khusus di pesantren dapat dicontohkan gerakan yang dilakukan oleh PW RMI NU Jatim bersama dengan DPW Perempuan Bangsa Jatim yang membangun satuan tugas pesantren ramah santri," tandasnya dalam aksi yang turur diikuti Gus Muhaimin. (*)