TIMES JATIM, SURABAYA – Sebanyak 190 ribu pekerja mal di Surabaya akan dirumahkan sebagai imbas dari penerapan PPKM Darurat yang akan dimulai besok, Sabtu (3/7/2021). Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi mempertanyakan apakah pemerintah siap untuk memberi bantuan sosial (bansos) kepada ratusan ribu karyawan tersebut.

"Di Pakuwon Mal saja, ada 10 ribu karyawan, yang mulai besok dirumahkan. Di Surabaya ada 21 mal, kira-kira bisa 150-190 ribu," ungkap Sutandi.

"Nah ini, pemerintah siap nggak kasih bansos? Ngomong tutup aja tanpa berpikir yang dibawah, silakan tutup asal karyawan dan SPG dibantu Bansos. Pemilik mal dan pemilik tenant nggak usah dibantu gapapa," tegasnya.

Angka 190 ribu karyawan itu belum termasuk daerah lain di Jawa Timur yang terimbas PPKM Darurat.

"Maka dari itu, monggo (silakan) pemerintah kalau mau kasih bansos ke mereka, saya punya datanya. Bisa saya kasih nomor rekening mereka untuk dibantu. Ya, kasihlah Rp 1 juta sebulan, buat para pekerja itu makan," ujar pria yang juga Direktur Marketing Pakuwon Group ini.

Ia membandingkan kondisi sekarang dengan PSSB tahun 2020 yang lalu. Di mana pada saat itu pemerintah masih memberi kelonggaran untuk mal beroperasi.

"Kita selama ini nurut pemerintah. Tahun lalu PSBB, mal boleh buka dengan syarat tertentu. Apa ada lonjakan saat itu? Harusnya dengarkan suara di bawah, suara para pelaku usaha juga," ucapnya.

Sebagaimana diketahui pada 'bocoran peraturan' PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021, mal atau pusat perbelanjaan diminta untuk berhenti beroperasi. Di mana kebijakan ini akan berimbas langsung pada pemberhentian sementara ratusan ribu pekerja mal di Surabaya. (*)