TIMES JATIM, JAKARTA – Indonesia menyatakan prihatin atas batalnya pelaksanaan konferensi negara-negara penandatangan (high contracting parties/HCP) Konvensi Jenewa Keempat untuk membahas isu Palestina di Jenewa, Swiss, pada 7 Maret 2025.

Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya di Jakarta, Sabtu (8/3/2025), Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memandang kegagalan pelaksanaan agenda tersebut dikarenakan terjadinya ketidakberimbangan dalam proses penjajakan menjelang konferensi itu.

Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya upaya “menyoroti kegagalan Israel untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa dan pendudukannya yang ilegal" melalui konferensi tersebut, kata Kemlu RI.

Padahal, konferensi tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) untuk mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan guna mengimplementasikan Konvensi Jenewa di wilayah Palestina yang dijajah Israel, termasuk Yerusalem Timur, sesuai pasal 1 dari Konvensi Jenewa Keempat.

Meski konferensi antara negara-negara pihak dalam Konvensi Jenewa Keempat tersebut batal, Indonesia tetap akan lurus pada perjuangannya membela rakyat Palestina hingga mencapai kemerdekaannya.

“Indonesia akan terus konsisten dalam posisinya selama ini untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendorong kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional,” sebut Kemlu RI dalam pernyataannya.

Dalam rilis persnya tertanggal 6 Maret, Pemerintah Swiss sebagai tuan rumah memutuskan membatalkan pelaksanaan konferensi tersebut karena “terjadi perbedaan mendasar antara negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa dalam proses konsultasi yang berlangsung.”

Swiss, sebagai negara tempat naskah Konvensi Jenewa disimpan (depositary state), mendapat amanat dari SMU PBB pada 18 September 2024 untuk menyelenggarakan agenda tersebut

Namun, dalam proses penjajakan menjelang konferensi, naskah akhir deklarasi untuk konferensi 7 Maret yang disusun Swiss berdasarkan masukan dari negara-negara anggota dan diusulkan pada 27 Februari 2025 tersebut tidak mendapat dukungan yang cukup. Hal itu menjadi alasan Swiss membatalkan konferensi.

Sementara itu, Perwakilan kelompok OKI di Jenewa mengakui bahwa naskah akhir deklarasi yang diusulkan tuan rumah “gagal memenuhi mandat yang disepakati maupun mencerminkan parahnya situasi yang terjadi” di Palestina.

OKI memandang hal tersebut sebagai penyebab usulan deklarasi gagal mendapat dukungan luas, termasuk dari negara-negara anggota OKI. (*)