TIMES JATIM, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono melantik 92 pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemprov Jatim di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, Selasa (9/2/2021).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 821.2/943/204/2021 tanggal 9 Februari 2021.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan SK Gubernur Jatim, pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Sekdaprov Jatim.

Penyerahan SK Pelantikan. (Foto: Dok.Humas Pemprov Jatim)

Selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh Sekdaprov Jatim, pejabat yang baru dilantik. Seusai penandatanganan, Sekdaprov Heru menyerahkan petikan pelantikan dan membacakan kata-kata pelantikan.

Dalam sambutannya, Heru mengatakan pelantikan pejabat ini merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nomenklatur susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

“Ini hanya perubahan nomenklatur/SOTK. Karena ada perubahan nomenklatur harus segera dilantik agar segala sesuatunya bisa dijalankan seperti honor, perencanaan lainnya,” kata Heru.

Penandatangan SK Pelantikan. (Foto: Dok.Humas Pemprov Jatim)

Dicontohkan, terdapat beberapa biro yang mengalami perubahan nomenklatur. Di antaranya Biro Adminsitrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Biro Humas dan Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan.

Menurut Heru, dengan adanya perubahan struktur organisasi diharapkan dapat lebih menajamkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga tujuan organisasi yang tercermin dalam capaian kinerja organisasi bisa dijalankan lebih baik lagi.

“Dan sebagai organisasi yang dinamis serta responsif, Pemprov Jatim akan senantiasa membangun organisasi dengan berbagai penyempurnaan, baik dari sisi struktur organisasi, tugas dan fungsi, maupun pejabat yang akan mengisi jabatan,” katanya.

Heru juga meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik agar membangun sinergitas guna mewujudkan program Nawa Bhakti Satya dengan prinsip kerja Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif (CETTAR).

"Secermat mungkin menggunakan anggaran, sehingga anggaran dapat terserap secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah direncanakan," katanya.

Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga setiap pegawai merasa nyaman bekerja.

"Selalu meningkatkan kinerja pribadi, unit kerja maupun keseluruhan organisasi, termasuk didalamnya mendorong suatu cara kerja baru yang inovatif," ucapnya.

Dalam melaksanakan tugas, lanjut Heru, agar selalu melakukan identifikasi masalah dan mengembangkan alternatif pemecahannya. Serta menentukan alternatif terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang logis.

Terkait OPD yang masih kosong, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim itu menegaskan, masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.(*)