TIMES JATIM, BONDOWOSO – Perkembangan teknologi menuntut percepatan di setiap aspek kehidupan bisa. Salah satunya dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Tapen Bondowoso terus berinovasi. 

Salah satu inovasi Kecamatan Tapen yakni mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. 

Ada beberapa pelayanan publik berbasis digital di Tapen, dan mudah diakses melalui smartphone oleh masyarakat. 

Di antaranya Aplikasi Izin Menikah Terdispensasi (AZIMAT), Urus Berkas Izin Menikah Menyesuaikan Usia (UBI MAKNYUS), Layanan Surat Catatan Cakap Kepolisian (LAYAR TANCAP). 

Selain itu terdapat Layanan Elektronik Pembuatan Surat Keterangan Domisili (LEPAS KADO) dan Layanan Elektronik Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (LEPAS KERAPU). 

Camat Tapen, Dwi Wahyudi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih simpel dan mudah diakses masyarakat.

“Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat proses administratif,  meningkatkan kepuasan warga dalam berinteraksi dengan layanan publik,” kata dia. 

Dia berharap layanan kepada masyarakat lebih cepat, analisis data lebih mudah, pemberdayaan masyarakat juga menjadi lebih baik dan mengurangi antrian dan waktu tunggu.

“Selain itu juga meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintahan Kecamatan Tapen  Bondowoso,” tegas dia. 

Kasi Pelayanan Kecamatan Tapen, Kusmiati menambahkan, untuk memberikan pelayanan publik yang baik maka harus senantiasa berinovasi.

Inovasi ini juga berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Menurutnya, efisiensi operasional dalam pelayanan publik merupakan kunci keberlanjutan. 

Sebab proses yang efisien memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk memberikan layanan yang lebih baik. 

Kualitas pelayanan harus menjadi fokus utama, dengan menetapkan standar tinggi untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan masyarakat. 

“Mewujudkan pertanggungjawaban dalam setiap tingkatan pelayanan publik merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses pemerintahan,” kata dia. (*)