TIMES JATIM, SURABAYA – Upaya penyekatan dan tes swab di jembatan Suramadu yang dilakukan sejak 6 Juni 2021 dianggap diskriminatif oleh sebagian masyarakat Madura. Setelah menggeruduk kantor Pemprov Jatim massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya pada Senin (21/6/2021).

Menanggapi hal tersebut, Arif Fathoni Anggota Komisi A DPRD Surabaya bidang pemerintahan berpendapat bahwa upaya penanganan Covid-19 yang melibatkan antar daerah memang seharusnya diambil alih oleh instansi yang lebih tinggi.

"Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Sebagaimana penanganan Covid-19 di Kudus," ungkap Thoni sapaan akrabnya.

Apabila upaya tersebut hanya dibebankan pada kabupaten/kota tentu akan terasa berat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 penurunan pendapatan sektor pajak dan retribusi dirasakan oleh hampir seluruh daerah.

"Jadi, peran Surabaya yang selama ini dilakukan bisa diambil alih provinsi, sehingga Pemerintah Kota Surabaya bisa menggalakkan tes swab atau tracing di dalam kota sendiri sampai ke tingkat-tingkat kelurahan," ujar pria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya itu.

Terkait tuduhan diskriminasi kepada masyarakat Madura, Thoni menjelaskan bahwa upaya tersebut semata-mata dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Tes swab itu penting untuk mendeteksi apakah tubuh kita terpapar covid atau tidak, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat. Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan diskriminasi atau apapun," paparnya.

Data terbaru yang dirilis Pemprov Jatim per Senin (21/6/2021) telah terjadi penambahan kasus Covid-19 sebanyak 88 orang terkonfirmasi positif di Bangkalan. (*)